Kalurahan Sidoharjo

Sidoharjo (SIDA – Selasa, 04 November 2025, Pemerintah Kalurahan Sidoharjo menerima kegiatan sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Acara ini adalah sebuah kegiatan sosialisasi atau penyuluhan mengenai program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang memiliki cakupan yang komprehensif karena melibatkan tiga pilar utama yaitu pembuat kebijakan (legislatif), pelaksana teknis (BPJS Kesehatan), dan pengelola dana bantuan iuran (Bapel Jamkesos).

Narasumber pertama Bapak Demas Kursiswanto, A.Md anggota Komisi D DPRD DIY yang membidangi urusan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Beliau menjelaskan komitmen dan peran Pemerintah Daerah DIY dalam mendukung dan memastikan program JKN berjalan lancar di tingkat daerah.Komisi D melakukan pengawasan terhadap implementasi JKN, termasuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi serta keluhan masyarakat terkait BPJS Kesehatan.Menjembatani kebutuhan anggaran untuk program-program pendukung JKN, seperti bantuan iuran bagi masyarakat tidak mampu.

Narasumber kedua Ibu Eka Sari Handayani, SE, MH, AAK - Sebagai kepala perwakilan BPJS Kesehatan di kabupaten Gunungkidul, beliau adalah ujung tombak operasional dan pelayanan JKN bagi peserta di Gunungkidul, menjelaskan secara detail tata cara pendaftaran, pembayaran iuran, serta prosedur menggunakan layanan kesehatan (berobat jalan, rawat inap) di faskes (klinik, puskesmas, rumah sakit) dan juga memaparkan secara rinci manfaat yang didapat peserta, termasuk obat-obatan, tindakan medis, dan kelas perawatan yang ditanggung, serta memberikan informasi langsung mengenai solusi jika peserta mengalami kendala, seperti masalah kepesertaan, pembayaran, atau klaim di faskes, serta Memperkenalkan berbagai channel layanan BPJS, seperti aplikasi Mobile JKN, call center, dan kantor kas.

Narasumber selanjutnya Bapak. Enaryaka - Kepala Badan Pelaksana Jaminan Kesehatan Sosial (Bapel Jamkesos) DIY, yang bertanggung jawab mengelola dan menyalurkan Bantuan Iuran (BI) dari Pemerintah,menjelaskan siapa saja yang berhak menjadi peserta PBI JKN (masyarakat miskin dan rentan) yang iurannya dibayar oleh pemerintah.,dari proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan, serta cara bagi masyarakat yang merasa memenuhi syarat tetapi belum terdaftar , serta menjadi penghubung antara data kemiskinan dari pemerintah pusat/daerah dengan sistem kepesertaan di BPJS Kesehatan. 

Lurah Sidoharjo, Evi Nurcahyani SIP selaku tuan rumah dalam kegiatan ini menyampaikan harapanya bahwa dengan kombinasi narasumber seperti ini, diharapkan peserta sosialisasi dapat memahami program JKN secara utuh, mulai dari kebijakan, cara mengakses, hingga mekanisme bantuan iuran, sehingga meningkatkan kepesertaan dan kepuasan masyarakat terhadap sistem jaminan kesehatan nasional.