Kalurahan Sidoharjo

Sidoharjo (SIDA) - Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Gunungkidul menyelenggarakan Rapat Koordinasi Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kalurahan se-Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025. Acara yang mengusung tema “Sinergi DPRD dan Kalurahan Menuju Tata Kelola Informasi Publik yang Terpadu dan Partisipatif” ini berlangsung pada Rabu, 12 November 2025, di Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh para pengelola PPID dari seluruh kalurahan di Gunungkidul dan menghadirkan Komisi A DPRD Kabupaten Gunungkidul sebagai narasumber, guna memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan layanan informasi publik.

Dalam sambutan pembukaannya, Kepala Dinas Kominfo Gunungkidul menyampaikan beberapa poin penting. Pertama, beliau menekankan agar seluruh peserta memperhatikan dengan saksama materi yang disampaikan oleh narasumber dari DPRD. Kedua, beliau mengingatkan agar Surat Keputusan (SK) PPID di setiap kalurahan diperbarui secara rutin setiap tahun. Terakhir, Kepala Dinas berpesan agar setiap aduan yang masuk melalui kanal PPID harus direspon dengan cepat dan tepat.

Di sisi lain, perwakilan dari Komisi A DPRD Kabupaten Gunungkidul memaparkan materi yang komprehensif. Beberapa poin utama yang disampaikan meliputi:

1. Penjelasan mengenai Tugas dan Fungsi DPRD.

2. Penegasan peran kunci kalurahan dalam menyediakan dan mengelola informasi publik secara transparan.

3. Identifikasi tantangan di tingkat kalurahan, antara lain: keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami regulasi, sarana teknologi dan dokumentasi yang belum optimal, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta masih rendahnya budaya transparansi dan partisipasi masyarakat.

4. Perspektif DPRD yang memandang keterbukaan informasi publik sebagai bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang transparan.

5. Pentingnya sinergi dan kolaborasi antara DPRD dan kalurahan dalam penyusunan kebijakan.

6. Harapan agar kalurahan semakin siap dan mampu mengelola informasi publik.

7. Rencana program yang akan didorong oleh DPRD, seperti: Pelatihan Khusus untuk PPID, Digitalisasi informasi publik melalui media sosial, penguatan Forum Dialog Aspirasi Masyarakat (seperti reses), serta kolaborasi dalam pengawasan kegiatan.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pemantik untuk memperkuat kapasitas PPID Kalurahan serta membangun kolaborasi yang solid antara DPRD dan pemerintah kalurahan. Dengan sinergi ini, diharapkan tata kelola informasi publik di Gunungkidul menjadi lebih terpadu, transparan, dan partisipatif, sehingga dapat melayani hak masyarakat atas informasi dengan lebih baik.