Kalurahan Sidoharjo

Sidoharjo (SIDA) – Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3/HUK/2026, terdapat kebijakan penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan bagi masyarakat yang masuk dalam kategori Desil 6–10 pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kebijakan ini berdampak pada sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Gunungkidul.

Di Kabupaten Gunungkidul, terhitung mulai 1 Februari 2026, sebanyak 56.087 peserta PBI Jaminan Kesehatan (JK) tercatat dinonaktifkan. Kondisi ini tentu menjadi perhatian bersama, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan secara rutin maupun dalam kondisi darurat.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Dinas Sosial PPPA Kabupaten Gunungkidul membuka layanan reaktivasi kepesertaan yang dipusatkan di Mall Pelayanan Publik Gunungkidul. Layanan ini memberikan prioritas bagi masyarakat yang memiliki kebutuhan layanan kesehatan mendesak maupun rutin. Selain itu, dukungan pembiayaan reaktivasi telah disiapkan melalui APBD Kabupaten Gunungkidul guna membantu masyarakat yang memenuhi kriteria.

Sementara itu, pelayanan kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit daerah tetap berjalan sebagaimana mestinya. Baik peserta dengan status aktif maupun nonaktif tetap akan mendapatkan pelayanan, dengan mekanisme serta edukasi yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Kalurahan Sidoharjo mengimbau seluruh masyarakat untuk mencermati informasi lengkap yang disampaikan melalui slide atau postingan resmi terkait kebijakan ini. Dengan memahami skema reaktivasi, persyaratan, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan, diharapkan masyarakat dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan demi menjamin keberlanjutan akses layanan kesehatan.