Kalurahan Sidoharjo

Pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2026, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan rapat koordinasi yang membahas mengenai permohonan izin pemanfaatan tanah di tingkat kalurahan. Kegiatan ini berlangsung secara langsung di lokasi objek tanah kas kalurahan yang menjadi sasaran, tepatnya di Krapyak Pulegundes I, Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh unsur-unsur terkait dari berbagai tingkatan pemerintahan. Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Panitikismo selaku perangkat kewenangan yang membidangi urusan pertanahan, serta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul. Pihak Kalurahan Sidoharjo menyambut hangat kedatangan rombongan, dipimpin langsung oleh Lurah Sidoharjo (Evi Nurcahyani, SIP) beserta jajaran pamong kalurahan di lokasi pertemuan.

Adapun pokok pembahasan utama dalam rapat koordinasi tersebut adalah mengenai rencana pemberian izin pemanfaatan tanah kas kalurahan untuk keperluan pendirian bangunan Koperasi Desa Merah Putih. Dalam diskusi yang berlangsung, seluruh pihak menyepakati prinsip dasar bahwa pemanfaatan tanah kas kalurahan harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta menjaga aset dan kepentingan masyarakat setempat.

Setelah sesi pembahasan meja selesai, kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan lapangan (site visit) secara langsung ke lokasi tanah kas kalurahan yang direncanakan untuk dimanfaatkan. Tim bersama-sama mencermati kondisi fisik lahan, serta kesesuaian tata ruang wilayah setempat. Dalam kunjungan ini, teridentifikasi bahwa selain rencana pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih, Kalurahan Sidoharjo juga tengah mendapatkan program tambahan dari pemerintah, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih yang berlokasi di area yang berdekatan.

Berdasarkan temuan tersebut, rapat koordinasi menyepakati bahwa permohonan izin yang semula hanya mencakup pemanfaatan untuk Koperasi Desa Merah Putih perlu direvisi. Revisi tersebut bertujuan untuk menambahkan cakupan kegiatan lain yang terintegrasi, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih. Dengan demikian, izin pemanfaatan tanah kas kalurahan nantinya akan bersifat multi-kegiatan dalam satu payung perizinan, sehingga lebih efisien dan sesuai dengan rencana pembangunan terpadu di wilayah pesisir Kalurahan Sidoharjo.

Kegiatan koordinasi ini berlangsung dengan lancar dan khidmat. Seluruh peserta menyepakati untuk segera menindaklanjuti hasil revisi permohonan izin tersebut sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kesejahteraan masyarakat kalurahan.