Kalurahan Sidoharjo

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Tanah Kasultanan dan Tanah Kalurahan sekaligus Pengumpulan Laporan Pengawasan Triwulan III Tahun 2026. Kegiatan berlangsung pada hari Senin, 21 September 2026, bertempat di Ruang Rapat Niti Mandala, Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kalurahan di wilayah Kabupaten Gunungkidul, termasuk Kalurahan Sidoharjo. Menindaklanjuti undangan tersebut, Lurah Sidoharjo memerintahkan Carik Kalurahan Sidoharjo (Heru Eko Susilo), untuk turut hadir dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan guna memastikan penyampaian informasi dan kebijakan dapat diterima secara utuh di tingkat kalurahan.

Dalam forum tersebut, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul menyampaikan beberapa materi penting, antara lain:

1. Proses pengajuan izin alih fungsi tanah kasultanan dan tanah kalurahan, meliputi persyaratan administrasi, alur permohonan, serta kewenangan yang diperlukan dalam setiap tahapan.

2. Tata cara pengawasan tanah kasultanan dan tanah kalurahan, termasuk mekanisme pemantauan, pelaporan berkala, serta langkah-langkah preventif terhadap potensi penyimpangan pemanfaatan tanah.

3. Dorongan kepada kalurahan agar segera menyesuaikan peraturan kalurahan tentang pemanfaatan tanah kas kalurahan dengan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2024, sebagai dasar hukum yang berlaku dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas kalurahan.

Selain penyampaian materi, kegiatan ini juga menjadi momentum pengumpulan laporan pengawasan Triwulan III Tahun 2026 dari masing-masing kalurahan. Laporan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam memastikan tertib administrasi dan pemanfaatan tanah kasultanan maupun tanah kalurahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan sinergi antara Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul dengan seluruh kalurahan semakin kuat, sehingga pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kalurahan dapat berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.