Kalurahan Sidoharjo

Sidoharjo (SIDA) – Carik Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul, melaksanakan konsultasi pertanahan di Klinik Konsultasi Pertanahan yang diselenggarakan di Sasono Hinggil Dwi Abad, kompleks Alun-Alun Selatan, pada hari Rabu, 9 September 2026.

Konsultasi yang dilaksanakan atas perintah Lurah Sidoharjo ini membahas dua agenda utama terkait administrasi pertanahan di wilayah kalurahan.

Agenda pertama adalah menindaklanjuti pengajuan izin alih fungsi Tanah Kas Kalurahan yang telah diajukan namun hingga kini belum terbit Surat Keputusan Gubernur. Sebagaimana diketahui, setiap pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) di Daerah Istimewa Yogyakarta wajib mengantongi izin berupa Surat Keputusan (SK) resmi dari Gubernur DIY. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan yang mensyaratkan izin tertulis dari Gubernur selaku pemegang hak ulayat.

Carik Sidoharjo membawa kelengkapan dokumen pertanahan untuk berdiskusi dengan petugas guna mendapatkan arahan teknis terkait proses percepatan penerbitan SK Gubernur. Konsultasi ini menjadi langkah antisipatif untuk memastikan kesesuaian alih fungsi tanah dengan regulasi terbaru serta menghindari tumpang tindih pemanfaatan lahan.

Agenda kedua adalah konsultasi terkait pengajuan kekancingan atas Tanah Sultan Ground (SG) untuk kegiatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Kekancingan merupakan serat resmi yang dikeluarkan oleh Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai tanda diizinkannya pemanfaatan tanah SG.

Pengajuan ini merupakan bagian dari upaya penyelesaian izin alih fungsi tanah yang diperlukan oleh Koperasi Desa Merah Putih untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah Kalurahan Sidoharjo. Proses kekancingan menjadi syarat mutlak bagi pemanfaatan tanah Kasultanan untuk kegiatan pembangunan.

Kegiatan konsultasi berlangsung dengan lancar. Hasil konsultasi ini akan dilaporkan kepada Lurah Sidoharjo sebagai bahan tindak lanjut administrasi pertanahan di kalurahan.